Kerjasama Hukum di Bidang Perdata dan TUN, Kejati Maluku MOU dengan 3 Kabupaten

Dalam sambutannya  Kajati Maluku Dr. Jan S Maringka menjelaskan bahwa MoU kerjasama hukum di bidang perdata dan TUN  ini merupakan wujud dari tindaklanjut pembentukan Jaksa Penghubung di 3 kabupaten tersebut sebelumnya.

Selanjutnya Kajati Maluku menjelaskan bahwa
Pendekatan Penegakan Hukum saat ini agak berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena pendekatan (approach) yang digunakan saat ini adalah bagaimana kita mampu menekan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat.

Implementasinya kita tidak berada dibelakang tetapi ada di depan dalam konteks bersama-sama  melakukan pencegahan sehingga nantinya  anggaran pembangunan  dapat dikawal sehingga  anggaran tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa,  implementasi dari pelaksanaan MoU ini adalah
Pertama,  akan segera membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Tingkat Kabupaten, pada ke-3 Kabupaten tersebut.

Kedua,  akan dilakukan sosialisasi TP4D oleh Asisten terkait dan Jaksa Penghubung pada ke-3 kabupaten dimaksud, dan

Ketiga akan dilakukan pula sosialisasi mengenai   Program AKUR (Ayo kawal Uang Rakyat). Dalam konteks ini,  pemerintah daerah bahkan para  kepala desa akan diajak untuk bagaimana mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga anggaran pembangunan dapat terserap sesuai dengan maksud dan tujuannya peruntukannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(team website kejati maluku)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *