berita terbaru tentang kejaksaan tinggi maluku

KAJATI MALUKU MENERIMA KUNJUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah,  baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta  atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, seyogianya untuk  mengimplementasikan fungsi tersebut mesti membangun koordinasi dan jaringan kerja dengan seluruh pihak terkait (stakeholders).

Dalam kaitan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, anggota Obudsman RI  Prof. Dr. Adrianus Meliala, Ph.d, didampingi oleh Hasan Slamet, SH.,MH (Kepala Perwakilan Maluku) dan staf berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane didampingi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Joko Pandam, SH.

Dalam kunjungan tersebut dibahas beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ekstra oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku diantaranya masih sering terjadi bolak balik berkas perkara dari Penyidik ke JPU yang merupakan persoalan klasik selama ini. Selanjutnya  masalah  tindak lanjut laporan masyarakat  yang harus segera ditindaklanjuti dan tembusan laporan penyelesaiannya disampaikan kepada pelapor dan sebagainya.

Beberapa permasalahan tersebut kemudian direspon positif oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan menyampaiakan  bahwa sejauh ini koordinasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum di Provinsi Maluku telah dilakukan dengan baik dan ke depan Kejaksaan Tinggi Maluku akan beruapaya maksimal untuk menghindari adanya bolak balik perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

Untuk mewujudkan hal itu, Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku telah membuat kebijakan bahwa bagi JPU yang akan menerbitkan P-19 ke-2 harus melakukan ekspose sehingga ada masukan dari pimpinan guna meminimalisir terjadinya bolak balik perkara, sedangkan soal tindak lanjut laporan masyarakat dan tembusan laporan penyelesaian penanganannya sejauh ini telah dilaksanakan dan akan lebih ditingkatkan lagi  kualitas dan percepatan penyelesaian penanganan laporan masyarakat dimaksud.

KUNJUNGAN KERJA KAJATI MALUKU DI KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane didampingi oleh Wakajati Maluku Erryl Prima Putra Agoes, SH.,MH dan beberapa Asisten melaksanakan Kunjungan Kerja  ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada hari Senin 10 April 2017 s.d Selasa 11 April 2017.

Kunjungan kerja Kajati Maluku dan rombongan ini adalah dalam rangka Supervisi Pimpinan Kajati terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Mengkuti Acara Penyerahan Akta Hibah Gedung Aula dan Rumah Dinas dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sekaligus peresmiannya.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku memberikan arahan kepada Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang pada intinya agar melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, menjaga nama baik pribadi dan institusi, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selanjutnya pada Acara Penyerahan Akta Hibah Gedung Aula dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri  Maluku Tengah, Kejati Maluk, Dr. Manumpak Pane menyampaikan bahwa Gedung Aula dan Rumah Dinas yang dihibahkan dari Pemkab. Maluku Tengah untuk Institusi Kejaksaan sudah rampung dan representatif. Untuk itu diharapkan agar dengan adanya sarana prasarana ini dapat lebih meningkatkan kinerja serta menambah motivasi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Kemudian Kajati Maluku meminta  agar gedung tersebut dapat dirawat dengan baik untuk dipergunakan bagi tujuan penegakan hukum. Lebih lanjut Kajati Maluku menyarankan agar Pemda Kabupaten Maluku Tengah dapat memanfaatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah agar Pemda dapat fokus dan berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

KAJATI MALUKU SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR HUKUM

Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane selaku salah satu pembicara dalam pelaksanaan seminar hukum yang dilaksanakan di Aula Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Selaku Pembicara dalam dalam seminar tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan materi “ Membangun Birokrasi Pemerintah Suatu Upaya Meretas Paradigma Tanpa Korupsi ” yang pada  intinya menyampaikan pentingnya kesadaran hukum dan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam konteks rekonstruksi paradigma hukum yang berkeadilan maka seyogianya seluruh sistem hukum, baik aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum ke depan mesti diarahkan atau dikonstruksikan guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena keberadaan hukum seharusnya untuk melayani dan  memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,  bukan sebaliknya.

Seminar hukum yang digagas oleh Perhimpunan Mahasiswa IAIN Ambon ini dilaksanakan dengan Tema :“ Rekonstrusi Paradigma Hukum Yang Berkeadilan ”.

Selain Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, nara sumber lain yang dihadirkan oleh Panitia Seminar adalah Kapolda Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku dan Akademisi. Seminar Hukum ini dihadiri oleh para dosen, mahasiswa IAIN dan beberapa Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

PELUNCURAN POS PELAYANAN HUKUM ON LINE

Visi Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini adalah Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka beberapa waktu lalu Kejaksaan Tinggi Maluku telah meluncurkan Call Center : 081344114002 dan saat ini juga telah dibuat email khusus untuk pelayan hukum dengan alamat email “ callcenterkejatimaluku@gmail.com “ yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyampaikan laporan dan informasi serta meminta informasi kepada pihak Kejaksaaan  Tinggi Maluku terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Selanjutnya guna melengkapi pelayanan hukum bagi masyarakat maka Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Tinggi Maluku juga telah membuat email khusus guna menampung semua permohonan pelayanan hukum masyarakat, yang berkaitan dengan Perdata dan TUN yaitu melalui alamat email : posyankumdatunkejatimaluku@gmail.com

Dengan demikian diharapkan ke depan melalui fasilitas yang disediakan tersebut, baik call center maupun email khusus Bidang DATUN, masyarakat luas bahkan sampai ke daerah-daerah di Maluku dapat dilayani kebutuhannya akan informasi dan Pelayanan Hukum dari Pihak Kejaksaan tanpa harus mendatangi langsung Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan sekaligus sebagai wujud transparansi kami dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

Sejalan dengan kebijakan pemerintahan dalam upaya melindungi sumber daya maritim dari praktek penangkapan ikan illegal (Illegal fishing) maka Kejaksaan Tinggi Maluku turut serta berkontribusi melalui upaya pemberantasan tindak pidana perikan dengan cara bersinergi dengan aparat penegak hukum lain dan pihak terkait lainnya (stakeholders) dalam upaya pemberantasan tindak pidana perikanan.

 

Wujud nyata dari kontribusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu bekerjasama dengan Kementrian Kelauatan dan Perikanan RI, dan didukung oleh Lantamal IX Ambon  melaksanakan Eksekusi berupa pemusnahan barang bukti 2 (dua) buah kapal, perkara Tindak Pidana Perikanan yakni KM Sino 35 dan KM Sino 26 yang perkaranya telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht  van gewijsde).

Pelaksanaan Eksekusi pemusnahan barang bukti kapal dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2017, sekitar pukul 11.15  s.d pukul 13.55 Wit bertempat di perairan  Desa Mamala-Morela Kabupaten Maluku Tengah  Provinsi Maluku.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam sambutannya pada pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti kapal tindak pidana perikanan ini antara lain menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti 82 (delapan puluh dua) kapal di beberapa wilayah di Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap pelaku Illegal fishing dan menunjukan ketegasan Negera Republik Indonesia kepada negara lain dalam pemberantasan Illegal fishing.

Pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti kapal tindak pidana perikanan tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI, Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Propinsi Maluku.

PENDANDATANGANAN MoU DAN KULIAH UMUM DI IAIN

Pada hari Kamis, 23 Maret 2017, bertempat di Aula Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah dilaksanakan pendanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara IAIN Ambon dan Kejaksaan Tinggi Maluku. MoU ditanda tangani oleh Rektor IAIN Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane, SH.,MH

Adapun tujuan penanda tanganan MoU tersebut adalah untuk melakukan pendampingan dan pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum  lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) oleh Kejaksaan Tinggi Maluku kepada IAIN Ambon, guna mendukung penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh IAIN Ambon di bidang DATUN.

Kepala Kejaksaan Tinggi  Maluku, Dr. Manumpak Pane dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat saling berkontribusi memberikan dukungan dalam penegakan hukum dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Maluku karena dunia Kampus dan Akademisi merupakan ahli dalam berbagai ilmu sedangkan  Kejaksaan adalah praktisi penegak hukum,  sehingga melalui kerjasama antara akademisi dan praktisi hukum diharapkan penegakan hukum di Maluku semakin optimal dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan.

Kegiatan MoU ini kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Umum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane dengan tema :“ Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.“ Kuliah Umum ini dihadiri oleh Rektor, para Dekan, para Dosen, Mahasiswa IAIN Ambon, para Asisten, para Koordinator dan para Jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku.

KAJATI MALUKU MELAKUKAN KUNJUNGAN KE KANTOR MEDIA MASSA DI KOTA AMBON

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas  penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, pada bulan Maret 2017, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr, Manumpak Pane telah menjalin kerjasama yang positif dengan Pimpinan Media Cetak di Kota Ambon, khususnya media cetak yang menugaskan wartawan di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku untuk meliput  kegiatan yang dilaksanakan oleh Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kerjasama tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan cara mengunjungi  Pimpinan Media Cetak di kota Ambon. Dalam kunjungannya Kajati Maluku didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Erryl Prima Putra Agoes, SH.,MH, Aspidsus serta beberapa orang staf Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pada kesempatan kunjuangan ke kantor media cetak tersebut Kajati Maluku Dr. Manumpak Pane menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang telah mempublikasikan kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku selama ini. Lebih lanjut dikatakannya bahwa Kejaksaan bersikap terbuka atas masukan yang konstruktif bagi pengembangan institusi Kejaksaan ke depan dan diharapkan agar dalam setiap pemberitaan, utamanya menyangkut kinerja Kejaksaan dapat dilakukan secara berimbang (cover both side), sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang mendidik, utuh dan tidak sepihak.

Agenda kunjungan ke media ini berlangsung selama 2 (dua) hari mulai dari tanggal 20 s.d 21 Meret 2017 dan menjangkau 11 (sebelas) media cetak yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku, diantaranya Harian Ambon Ekspres, Harian Kabar Timur, Siwalima, Rakyat Maluku, Spektrum dll.

KAJATI MALUKU MENERIMA KUNJUNGAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESA

Komisi Kejaksaan selaku Pengawas dan Penilai Kinerja Jaksa tentunya harus membangun sinergi yang positif dengan Kejaksaan agar pelaksanaan tugasnya tersebut dapat berjalan secara efektif.

Sebagai wujud  implementasi tugasnya maka Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Selasa, 14 Maret 2017 s.d Kamis 16 Maret 2017.

Kedatangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri  dari Erna Ratnaningsih, SH.,MH (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI), Yuni Artha Manalu, SH.,MH  (anggota Komisi Kejaksaan RI) dan Eka Rosmaladewi, SH, (Staf sekretariat Komisi Kejaksaan RI) diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Manumpak Pane di ruang kerjanya.

Adapun tujuan kedatangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk melakukan pemantauan dan sinkronisasi data penanganan laporan pengaduan (lapdu) di Wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku periode bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Meret  2017.

Dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI menyampaikan apresiasi terhadap tindak lanjut Laporan Pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selama ini. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menyatakan kesiapan dan komitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan penanganan laporan pengaduan secara cepat dan tuntas serta selalu profesional dan proporsional dalam menindaklajuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang masuk.

PELUNCURAN CALL CENTER KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

Dalam upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku meluncurkan Call Center Kejati Maluku pada Jumat, 17 Maret 2017 bertempat di Ruang Pers Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.

Peluncuran call center dengan nomor ; 081344114002 dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam hal menyampaikan informasi atau menanyakan informasi yang dibutuhkan melalui telepon, Short Message  Service(SMS) atau WhatsApp (WA).

Kepala Kejaksaan Tinggi  Maluku Dr. Manumpak Pane dalam sambutan singkat pada acara peluncuran call center ini menjelaskan bahwa call center merupakan sarana pelayanan yang efektif bagi masyarakat yang aktif selama 24 Jam. Lebih lanjut dikatakannya bahwa “setiap orang yang menginginkan informasi dan/atau hendak  memberikan informasi, atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum dapat menghubungi call center ini.”

Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan call centerdapat mempermudah akses masyarakat, utamanya masyarakat di Maluku yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan,  sehingga melalui sarana  ini masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang jauh atau masyarakat yang ada di pulau-pulau dapat  meminta informasi dan memberikan informasi atau laporan kepada  Kejaksaan Tinggi Maluku langsung melalui call center tanpa harus datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Peluncuran call center ini juga merupakan wujud transparansi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam  memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Pelantikan dan Sertijab Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku

Jaksa Agung RI, HM. Prasetyo melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada para Pejabat Eselon II dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di sejumlah wilayah Indonesia. Pelantikan berlangsung di aula Sasana Baharuddin Lopa, Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Rabu (22/02/2017).

Pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-018/A/JA/01/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 tentang pemberhentian dan pe¬ngangkatan dari dan jabatan struktural di lingkup Kejaksaan RI

Dalam SK tersebut nama Jan S Maringka berada pada urutan nomor 6 dari 28 pejabat eselon II yang dimutasikan,dimana Jan Samuel Maringka jabatan lama Kajati Maluku menempati jabatan baru sebagai Kajati Sulawesi Selatan. Disusul Manum¬pak Pane pada nomor nomor 7 yang dimutasikan dari jabatan Waka¬jati Maluku menempati jabatan baru sebagai Kepala Kejati Maluku.
Sementara jabatan Wakajati akan diisi oleh Erryl Prima Putera Agoes yang saat ini menjabat Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.

Jaksa Agung RI, HM Prasetyo saat konferensi pers di Aula Sasana Baharuddin Lopa Mengatakan
“Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik, terutama para Kepala Kejaksaan Tinggi melanjutkan pelaksanaan program program yang merupakan bagian dari upaya preventif disamping penegakkan hukum represif pemberantasan tindak pidana korupsi yang tetap kita lakukan secara konsisten dan beriringan,”
“Para Kajati segera melakukan koordinasi dengan forum pimpinan daerah setempat, sesama aparat penegak hukum, termasuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seraya kembali hal  lain yang  tidak kalah penting adalah membangun dan memperkuat soliditas jajaran Kejaksaan sendiri,” terang Jaksa Agung.